BIDANG KENELAYANAN

Dorong Geliat Usaha Perikanan, KKP Kawal Proses Perizinan Kapal

Administrator | Rabu, 12 September 2018 - 09:02:02 WIB | dibaca: 81 pembaca

JAKARTA (5/9) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk senantiasa memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada nelayan maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) senantiasa mengawal proses perizinan kapal agar dapat berjalan sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu fungsi ekonomi dan ekologi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar mengatakan, dalam rangka mewujudkan aspek kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, perizinan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting yang dilakukan agar kelestarian sumber daya ikan Indonesia dapat terjaga.

''Dalam 4 (empat) tahun terakhir ini Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan beserta segenap jajaran KKP dan didukung seluruh stakeholders terkait telah berjuang keras untuk memberantas IUU fishing. Kapal-kapal asing kita usir, kapal-kapal yang terbukti melakukan illegal fishing kita tenggelamkan, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan kita ganti dengan alat tangkap ramah lingkungan, serta berbagai upaya lainnya. Bahkan berdasarkan Perpres No. 44 tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa usaha penangkapan ikan tertutup untuk asing,'' ujar Zulficar dalam sambutannya pada acara Sosialisasi, Asistensi, dan Penyerahan SIUP/SIPI/SIKPI kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Rabu (5/9).

Menurutnya, hasilnya pun luar biasa. KKP menerima laporan dari berbagai tempat bahwa ikan semakin banyak dengan ukuran yang makin besar. Hasil pengkajian stok sumber daya ikan pun menunjukkan hal senada. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan, potensi sumber daya ikan melonjak drastis menjadi 12,5 juta ton per tahun. ''Momentum luar biasa ini harus kita jaga bersama, yang antara lain diwujudkan dengan kepatuhan para pelaku usaha tehadap aturan-aturan yang dipersyaratkan dalam perizinan,'' tambahnya.

Di hari kedua [Rabu (5/9)] pelaksanaan Sosialisasi, Asistensi, dan Penyerahan SIUP/SIPI/SIKPI kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang berlangsung pada tanggal 4-6 September 2018 ini, KKP menyerahkan 141 SIPI dan SIKPI bagi para pemilik kapal di atas 30 gross tonnage yang datang dari berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Zulficar, perizinan menjadi penting karena memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi untuk menjamin keberlanjutan usaha sehingga harus diselenggarakan dengan efektif dan efisien; dan fungsi ekologi untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan melalui pengendalian pemanfaatan sumber daya yang dijalankan dengan ketat dan benar sesuai daya dukungnya.

''Rangkaian review perizinan yang telah dijalankan beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai langkah preventif kegiatan IUUF, dan memastikan pelaku usaha telah memenuhi ketentuan, serta penggunaan hasil review untuk evaluasi perbaikan tata kelola perikanan tangkap. Dalam kegiatan review perizinan telah dilakukan wawancara terhadap pemilik kapal, pengumpulan data dan informasi, dan menganalisis data kepatuhan pelaku usaha,'' terang Zulficar.

Pelaksanaan review perizinan telah dilakukan di beberapa titik wilayah Indonesia periode 23 – 31 Juli 2018 secara serentak. Wilayah yang menjadi obyek review yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Adapun jumlah SIUP, SIPI, dan SIKPI yang di-review sebanyak 656 dokumen, terdiri dari 46 SIUP, 583 SIPI, dan 27 SIKPI.

Pelanggaran Perizinan Kapal Perikanan

Selama ini masih ditemukan berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh kapal perikanan sehingga upaya pengawasan terus ditekankan agar kapal perikanan taat terhadap peraturan. Pengawasan dilakukan melalui pelabuhan perikanan sebelum kapal melakukan penangkapan ikan, kemudian bagi kapal yang taat diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) dan bagi kapal yang tidak taat diminta untuk memenuhi persyaratan.

''Banyak kapal yang terindikasi melakukan pelanggaran yang dipantau melalui Vessel Monitoring System (VMS) di daerah penangkapan ikan dari yang seharusnya diizinkan di wilayah ZEE, tetapi meluas ke wilayah laut lepas. Kemudian pelanggaran lainnya berupa penyalahgunaan Buku Kapal Perikanan (BKP) misal fisik satu kapal digunakan untuk pengurusan BKP 2 kapal, lalu ada juga buku kapal yang sudah diterbitkan tapi pemilik mengajukan buku kapal baru dengan dimensi yang berbeda, lalu ada juga pemalsuan data Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini baru sebagian contohnya, dan harus kita berantas bersama,'' ungkap Zulficar.

Zulficar melanjutkan, upaya perbaikan terus dilakukan melalui peringatan, pembekuan, hingga pencabutan sesuai dengan Permen-KP No.30/2012. Selain itu pengintegrasian Data Sharing System (DSS) seperti logbook, VMS, dan sistem perizinan juga turut membantu memberantas pelanggaran. Kemudian, usaha pencegahan pelanggaran lainnya melalui implementasi teknologi dan informasi pengurusan, serta penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan One Single Submission (OSS).

Berdasarkan data dari portal perizinan per tanggal 3 September 2018, perkembangan perizinan perikanan tangkap yang telah dikeluarkan sebanyak 4.489 SIUP, 4.268 SIPI, dan 272 SIKPI. Sementara untuk jumlah alokasi terbanyak izin kapal yang diberikan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI 718 yang berjumlah 1.368 izin dan jumlah alokasi izin terendah berada di WPP RI 717 sebanyak 23 izin.

Acara Sosialisasi, Asistensi, dan Penyerahan SIUP/SIPI/SIKPI kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap merupakan rangkaian dari review perizinan yang telah dilakukan sebelumnya dengan 3 (tiga) tujuan utama. Pertama, validasi data Laporan Kegiatan Usaha (LKU) atau Laporan Kegiatan Penangkapan/Pengangkutan (LKP), logbook penangkapan ikan, dan laporan pendaratan ikan. Kedua, sosialisasi dan pemberian asistensi kepada para pelaku usaha perikanan tangkap terkait penajaman substansi kebijakan usaha perikanan tangkap yang wajib dipatuhi. Ketiga, penyerahan SIUP/SIPI/SIKPI yang telah diterbitkan.

Pasalnya, lebih dari 90% data logbook kapal dan LKP/LKU yang diajukan oleh pemilik kapal tidak lengkap, tidak memadai, tidak bisa diyakini kebenarannya secara materiil dengan berbagai macam sebab. Ada yang berupa dokumen palsu; dibuat dengan rekaan; dan jauh dari nilai produksi, pendaratan ikan, dan kinerja perikanan yang sebenarnya.

''Hal ini menyebabkan kerugian negara dan juga ancaman terhadap sumber daya perikanan. Pendapatan yang harusnya signifikan, terdata sangat minim. Malah tidak rasional,'' beber Zulficar.

Untuk itu, menurutnya KKP segera melakukan tindakan pembenahan melalui review data, pengecekan lapangan, dan mengundang langsung pemilik kapal untuk melengkapi dan membenahi dokumen yang dibutuhkan.

''Ke depan, KKP akan semakin tegas terkait kepatuhan pelaku usaha perikanan. Untuk itu, diharapkan kerja sama dan komitmen serius dari pelaku usaha perikanan tangkap,'' tandasnya.

Terkait hal ini, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, pelaporan LKP dan LKU sangat bermanfaat untuk mengetahui secara tepat tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di seluruh wilayah perairan Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang berbeda, kelompok ukuran kapal yang berbeda, dan pada satuan waktu yang berbeda pula. Data ini dapat menjadi acuan dalam proses pengendalian pemanfaatan sumber daya serta penyusunan rencana dan kebijakan. ''Semua bisa kita tabulasikan dan menjadi data awal yang sangat baik dan berguna bagi pengembangan usaha perikanan berikutnya,'' tutur Nilanto.

''Semua LKU, semua LKP, semua logbook laporan pendaratan harus disampaikan dengan baik dan benar seperti apa adanya. Tidak boleh lagi memberikan laporan yang tidak tepat dan tidak akurat kepada pemerintah. Kalau pemerintah menerima laporan keliru, bukan saja pemerintah dirugikan, tapi juga akan mengancam keberlanjutan kelestarian usaha saudara-saudara yang lain yang menggantungkan hidupnya, usaha investasinya, termasuk masyarakat yang bekerja di kapal akan terganggu,'' lanjutnya.

Ia berpendapat, pelaporan yang baik, tepat, dan disiplin akan menjamin kelangsungan sumber daya perikanan, kelangsungan usaha perikanan, dan kesejahteraan masyarakat pelaku dan yang terlibat dalam usaha perikanan.

''Kita ingin memastikan kapal-kapal kita menguasai seluruh wilayah perairan NKRI, dengan hadirnya kapal-kapal Bapak Ibu sekalian yang asli Indonesia, dibuat di Indonesia, modal Indonesia, akan bisa menjaga laut kita dari kapal-kapal lain yang memasuki wilayah kita secara tidak sah,'' pungkasnya.

KKP berharap, kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk mengubah IUU Fishing menjadi Legal, Reported, and Regulated (LRR) Fishing, sehingga tidak ada lagi praktik penangkapan ikan yang dilarang dan merugikan.

 

 

Lilly Aprilya Pregiwati
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri

 

Sumber : https://kkp.go.id/artikel/5960-dorong-geliat-usaha-perikanan-kkp-kawal-proses-perizinan-kapal 










Komentar Via Website : 23
bit.ly/2CMCzXA
13 September 2018 - 13:27:42 WIB
Informasinya sangat menarik, sukses terus buat informasinya, ditunggu informasi selanjutnya
http://bit.ly/2CMCzXA
bit.ly/2p4GQvM
13 September 2018 - 14:02:10 WIB
Informasinya sangat bagus, sukses terus buat informasinya
http://bit.ly/2p4GQvM
suparman
18 September 2018 - 14:47:55 WIB
bisnis perikanan di indonesia itu sangat bagus, dan harus ditunjang terus menerus agar dapat maju dan berkembang di seluruh dunia, dan membuka kantor khusu bisnis perikanan dengan virtual office atau serviced office
http://www.88office.co.id/
Obat Kuat Alami Pria Tahan Lama Sampai 4 ronde
21 September 2018 - 13:15:25 WIB
terimakasih atas informasinya http://goo.gl/R9Bq7h
bit.ly/2MXtJpD
24 September 2018 - 09:22:21 WIB
Terimakasih informasinya sangat bermanfaat gan, sukses terus informasinya
http://bit.ly/2MXtJpD
goo.gl/CUqQgw
02 Oktober 2018 - 08:56:04 WIB
Terimakasih informasinya sangat bagus gan, sukses terus informasinya
http://goo.gl/CUqQgw
goo.gl/RU1Z3b
02 Oktober 2018 - 15:18:47 WIB
Terimakasih informasinya gan, sukses buat informasinya
http://goo.gl/RU1Z3b
goo.gl/3QM8ey
03 Oktober 2018 - 10:47:20 WIB
Terimakasih informasinya gan, sukses terus buat informasinya
http://goo.gl/3QM8ey
bit.ly/2DYsDek
05 Oktober 2018 - 09:31:23 WIB
Terimakasih informasinya sangat bagus gan, sukses terus buat informasinya
http://bit.ly/2DYsDek
AwalKembali 123 Lanjut Akhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)